Ragam
PLTS sebagai Strategi Efisiensi Anggaran Kota Palembang
MASJID Agung yang berlokasi tepat di titik Nol Kota Palembang, bukan hanya menjadi salah satu ikon kota yang dibelah Sungai Musi, tetapi juga menjadi aset Nasional.
Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, juga merupakan destinasi wisata religi. Kini, masjid yang menjadi salah satu heritage warisan Kesultanan Palembang Darussalam tersebut sedang ramai menjadi pembahasan karena mulai menggunakan panel surya atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya mengantikan penggunaan energi berbasis fosil.
Romi petugas teknisi PLTS Masjid Agung bercerita meskipun belum memenuhi seluruh kebutuhan masjid, tetapi operasional PLTS berpengaruh signifikan terutama di ruang utama masjid.
"Seluruh instalasi dari PLTS ini, dari atas sampai ke alat elektronik, dialihkan seluruhnya untuk fokus ke ruang utama," jelas Romi.
Baca Juga:
- Cek Rinciannya, Harga Emas Antam Turun Rp15.000 Hari Ini
- Intip Yuk Resep Roti Bunga Isi Selai Buah
- Tia Founder Srijayanasa Dance School dan Karya Perempuan
Dia mengungkapkan sebelum diresmikan oleh Walikota Palembang, Ratu Dewa pada Senin (19/1/2026) PLTS telah diuji coba sejak 22 November 2025.
"Alhamdulillah, setelah tiga bulan ini sudah terlihat efisiensi penurunan dari pembayaran listrik sebelum pemakaian panel surya," ujarnya saat diwawancarai di Palembang, Rabu (21/01/2026).

Sementara hasil pemantauan tim teknisi menunjukan, pada Desember 2025 PLTS menghasilkan 1.137,2 kWh energi listrik, sementara hingga Januari 2026 tercatat produksi sebesar 436,5 kWh.
Energi tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masjid, mulai dari sistem tata suara, CCTV, penerangan, kipas angin, televisi LED, hingga pendingin udara.
Diperkirakan akan terjadi penghematan pembayaran listrik Masjid Agung Palembang, sekitar Rp12 juta hingga Rp24 juta per tahun.
Selain itu, Plt Direktur Utama Perumda Tirta Musi, M Azharuddin, menjelaskan secara teknis, sistem panel surya yang dipasang memiliki kapasitas terpasang sekitar 18,6 kWp, lengkap dengan inverter dan sistem pendukung lainnya.
Berdasarkan simulasi energi, sistem ini diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sekitar 24–25 MWh per tahun.
Dengan kapasitas tersebut, dia menjelaskan PLTS diharapkan mampu memenuhi sebagian kebutuhan listrik operasional masjid, memberikan potensi penghematan biaya signifikan, serta berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon hingga puluhan ton CO₂ selama masa operasional.
“Selain manfaat ekonomi dan lingkungan, program ini juga memiliki nilai edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi bersih dan efisien, khususnya di fasilitas publik,” kata dia.
Masjid sebagai Percontohan
Walikota Palembang, Ratu Dewa mengungkapkan pemasangan panel surya di Masjid Agung Palembang tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong aplikasi energi listrik terbarukan.
"Masjid Agung sebagai percontohan, nanti PLTS juga akan dipasang di masjid-masjid lainnya, terutama masjid yang berusia tua," kata dia, ditemui Kamis (22/1/2026).
Dia mengungkapkan pemasangan PLTS di masjid-masjid tersebut disponsori oleh program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kota Palembang.
Khusus di Masjid Agung, Dewa mengatakan pemasangan PLTS dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Musi.
"Dananya dari CSR Perumda Tirta Musi," kata dia.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan setiap perusahaan pemasang PLTS diminta juga mengalokasikan dana khusus untuk perawatan panel surya dan pendukung lainnya tersebut.
"Jadi bukan hanya menyuplai peralatan, tetapi kami juga memastikan perusahaan juga melakukan perawatan PLTS, sehingga masjid tidak terbebani biaya pemeliharaan," kata dia lagi.
Setelah pemasangan PLTS di Masjid Agung, Dewa menargetkan secara bertahap juga ke masjid-masjid lain dengan pendanaan dari Forum CSR.
Lalu, fasilitas public lainnya juga akan disasar untuk program efisiensi anggaran dan mengubah penggunaan energi fosil ke energi matahari.
PLTS akan Dipasang di Kantor Ledeng
Meskipun masih focus pada pemasangan PLTS di masjid-masjid tua dan sarana publik lainnya secara bertahap, namun Dewa memastikan Kantor Walikota Palembang juga akan dipasang PLTS.
Tetapi diakui dia sampai kini pemasangan PLTS di kantor walikota belum menjadi prioritas.
Dewa bercerita komitmen awal melakukan efisiensi dan mengubah tenaga listrik dari matahari dilakukan dirinya dan Wakil Walikota Palembang, Prima Salam setelah banyak bertemu akademisi dan penggerak lingkungan.
Termasuk, ia mengatakan melakukan presentasi terkait upaya efiensi anggaran dan penggunaan listrik dari energi alternatif di depan civitas akademisi Universitas Indonesia (UI) di Jakarta.
Dorong Koalisi Transisi Energi Berkeadilan
Masih berkaitan dengan isu energi bersih, sebelumnya koalisi lintas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), jurnalis, dan mahasiswa mulai dirintis untuk memperkuat advokasi transisi energi berkeadilan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak industri ekstraktif batu bara dan operasional PLTU di Sumatera Selatan.
Inisiatif ini mengemuka dalam diskusi bersama bertema “Menangkap Suara Rentan dalam Isu Transisi Energi” yang digelar di Palembang, Jumat (16/1/2026). Kegiatan ini menjadi ruang awal penyatuan perspektif dan kerja kolaboratif lintas sektor.
Konsultan JW PPMN untuk Sumatera Selatan, Nila Ertina FM, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal membangun Koalisi Energi Berkeadilan yang berfokus pada dokumentasi dampak, penguatan jurnalisme warga, serta penyusunan agenda advokasi bersama.
“Ini pertemuan awal, jalannya memang santai, tapi tujuannya serius, untuk bersama menyiapkan kerja-kerja ke depan agar isu energi berkeadilan bisa dijalankan secara kolektif,” ujar Nila.
Baca Juga:
- Demi Dapur Ngebul, 28 Tahun Bertahan Hidup dari Sungai MusiKode Etik Jurnalistik Ibarat Rel Kereta bagi Jurnalis
- Pemerintah Gagal, Nasib Buruh Angkutan Btu Baa Terancam
- Demi Dapur Ngebul, 28 Tahun Bertahan Hidup dari Sungai Musi
Ia menjelaskan, dampak industri energi kotor telah nyata dirasakan masyarakat. Pencemaran udara, air sungai, dan air sumur membuat warga kehilangan akses dasar terhadap lingkungan sehat. Di sejumlah desa, seperti Muara Maung dan Telatang, warga bahkan tidak lagi mengonsumsi air sumur dan terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan harian.
Temuan lapangan juga menunjukkan dampak kesehatan serius, terutama pada balita yang mengalami ISPA berulang hampir setiap bulan. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya lahan pertanian yang membuat petani kesulitan mempertahankan sumber penghidupan.
Diskusi ini turut menyoroti peran kelompok perempuan, khususnya di wilayah Gumai Talang, yang selama ini konsisten melawan dampak pertambangan namun minim liputan media arus utama. Koalisi ke depan mendorong agar perspektif perempuan menjadi bagian penting dalam narasi transisi energi.
Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah anggota Arus Aksara Perempuan (AAP), Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ), jurnalis Tempo, IDN Times dan WongKito.co, Simburcahaya.com dan mahasiswa Prodi Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang.(Mg/Tanya zalzalbilla//Kgs Muhamad Haikal Muharam/Nila Ertina FM)

