Walhi: Banjir Belitang, Akumulasi Kerusakan Sistematis

PALEMBANG, WongKito.co - Tak sesederhana apa kata pejabat tinggi Sumatera Selatan, “Jangan Buang Sampah ke Sungai!. Banjir di kawasan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan merupakan akumulasi dari kerusakan dan penghancuran lingkungan secara sistematis.

"Aktivitas industri ekstraktif, seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, tebu dan kebun kayu/HTI, telah mengubah bentang alam secara drastis, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Yuliusman, S.H., M.H, ketika dihubungi, Sabtu (10/1/2026).

Ia menegaskan fakta menunjukkan bahwa fenomena kerusakan lingkungan berkorelasi dengan perlakuan terhadap kondisi alam yang ada, karena pada dasarnya pedesaan memiliki sumber daya hutan dan lahan yang semestinya cukup kuat dalam antisipasi banjir.

"Hal itu, diperburuk oleh kenyataan bahwa Provinsi Sumatera Selatan dikelilingi oleh lautan luas yang menjadi sumber utama penguapan," tegas dia.

Baca Juga:

• Banjir Belitang, Data Sementara Pempov Sumsel
• Paket Wedding Aryaduta Palembang Promo Cashback Rp10 Juta
• Sawit Watch Desak Transparansi Penyitaan Lahan Sawit

Dia mengungkapkan fenomena tersebut tak terhindarkan dan memperburuk frekuensi serta dampak banjir di daerah tersebut.

Semakin diperparah dengan terus berkembangnya aktivitas industri ekstraktif dan dampak perubahan iklim, banjir di Provinsi Sumatera Selatan menjadi masalah yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan, ungkap dia.

Kekinian, perluasan industri ekstraktif hampir merata terjadi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kabupaten yang sejatinya memiliki cadangan hutan dan lahan yang memadai untuk ketahanan bencana di daerah justru dikapling-kapling dan menjadi sasaran ekploitasi atas nama Pembangunan dan investasi.

Yuliusman menambahkan saat daya serap tanah semakin menurun dan kapasitas aliran air terganggu, hujan ekstrem yang seharusnya dapat dikelola menjadi pemicu utama banjir besar.

Situasi ini menjadi panggilan mendesak bagi pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan untuk bertindak, melindungi lingkungan, dan mengupayakan solusi jangka panjang yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak, kata dia.

Berdasarkan hasil olahan data Walhi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2024-2025, bencana banjir terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 154 kejadian yang tersebar di tiga kota yaitu Palembang, Prabumulih dan Pagar Alam.

Baca Juga:

• Cek 14 Film Indonesia Tayang di Bioskop Januari 2026
• Simak 30 Istilah Saham yang Wajib Dipahami Investor Pemula
• Pilkada Dipilih DPRD, Karpet Merah bagi Oligarki

Lalu, 12 Kabupaten juga mengalami banjir, yaitu Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, Pali, Ogan Komering Ulu, OKU Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Muara Enim, Lahat dan Empat Lawang, yang mengakibatkan 558 fasiltas umum dan fasilitas sosial serta 91.414 rumah, terendam, sehingga 365.112 jiwa menderita.

"Bencana ini bukan semata-mata fenomena alam, tetapi dipicu oleh krisis ekologis yang diperparah oleh aktivitas manusia," kata dia lagi.

Kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang merusak lingkungan adalah faktor-faktor yang memperbesar risiko petaka ekologis seperti banjir dan longsor. Kabupaten seperti  OKU Timur, yang mencatat dampak terbesar, menjadi bukti betapa tidak seimbangnya hubungan manusia dengan lingkungan.

Sekali lagi, "Walhi Sumatera Selatan melihat bahwa kondisi ini adalah hasil dari pembangunan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan. Alih-alih melindungi kawasan ekologis penting seperti hutan, rawa, dan sungai, kebijakan sering kali justru berpihak pada eksploitasi sumber daya alam yang masif. Ini harus dihentikan!," tegas Yulius.(ert)